Home Media PMI / TKI BP2MI Laporkan 2 Perusahaan Penyalur PMI Ilegal ke Bareskrim Polri

BP2MI Laporkan 2 Perusahaan Penyalur PMI Ilegal ke Bareskrim Polri

643
0
SHARE
BP2MI Laporkan 2 Perusahaan Penyalur PMI Ilegal ke Bareskrim Polri

Keterangan Gambar : BP2MI Laporkan 2 Perusahaan Penyalur PMI Ilegal ke Bareskrim Polri (Wilda/detikcom)

 mediaLABOURcom Jakarta - Usai menemukan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Bogor, Jawa Barat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan dua perusahaan penyalur ke Bareskrim Polri. Dua perusahaan itu dipastikan ilegal atau tidak memiliki izin untuk menyalurkan tenaga kerja.

"Dari hasil penelusuran kami, 2 perusahaan sebagaimana keterangan para calon PMI yaitu PT Duta Buana Bahari dan Nadies Citra Mandiri. Ini bukanlah perusahaan yang memiliki izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang harusnya izin setiap P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2020).

"Dan jika perusahaan sudah memiliki izin untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran, maka otomatis dia akan terdeteksi dalam sistem yang kami miliki yaitu komputerisasi tenaga kerja luar negeri milik BP2MI," sambungnya.


Benny ingin agar kasus perusahaan bodong penyalur PMI menjadi perhatian bersama. Jadi, tidak ada lagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terjadi.

"Kami datang ke Bareskrim sebagai bentuk kerja sama sebagai penegak hukum dan sekaligus ingin menyampaikan bahwa kejahatan pengiriman PMI secara ilegal masih terus terjadi. Padahal, TPPO tentu tidak boleh dilakukan siapa pun. Baik perseorangan atau berbadan hukum," imbuhnya.

Benny mengatakan korban dijanjikan bekerja di perhotelan sebagai admin maupun marketing. Namun, kata Benny, dua perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk penempatan itu.

"Yang dijanjikan semua bekerja di perhotelan, dijanjikan sebagai satu admin, dan dua sebagai marketing. Jadi bisa dibayangkan tindak pidana perdagangan orangnya human trafficking-nya sangat jelas dua perusahaan yang kami sebutkan tadi tidak memiliki izin untuk penempatan kedua mereka tidak bisa menghindar karena ada pengakuan dari seluruh korban," tuturnya.

Benny mengatakan dua perusahaan penyalur itu bekerja secara sistematis dan terorganisasi. Mereka, kata Benny, melakukan cara-cara dengan menggunakan atribut kekuasaan untuk mendapatkan uang secara cepat dengan cara kotor.

"Pengiriman pekerja ilegal ini dilakukan secara sistematis, terorganisir, melibatkan pihak-pihak tertentu, pemilik moda berkomplot dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki atribut-atribut kekuasaan dan ini bisnis kotor. Ini bisnis kotor untuk mendapat uang dengan cara cepat," kata Benny.

Para calon pekerja migran ini dijanjikan bekerja di Thailand. Namun, mereka harus membayar uang muka ke perusahaan senilai Rp 25 juta.

"Mungkin ini pembicaraan, untuk korban meminta dikembalikan uang yang sudah mereka serahkan. Per orang mereka diminta Rp 25 juta dengan janji akan dipekerjakan di Thailand," tuturnya.

Diketahui, BP2MI menggerebek di sebuah apartemen di Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Jumat (17/7). Petugas menemukan 19 calon PMI yang rencananya akan disalurkan ke Thailand secara ilegal.

"(Sebanyak) 19 calon PMI ini akan dijanjikan untuk bekerja di sektor perhotelan dengan gaji Rp 10-20 juta per bulannya. Mereka juga wajib membayar uang sebesar Rp 25 juta kepada perusahaan dan dijanjikan diberangkatkan dalam waktu dua minggu," jelas Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis pada Sabtu (18/7).
Wilda Nu - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 12:20 WIB
(aik/aik)