Home Media PMI / TKI DPP PERPEMINDO Apresiasi Skema Baru KUR Bagi Calon PMI

DPP PERPEMINDO Apresiasi Skema Baru KUR Bagi Calon PMI

PERPEMINDO Apresiasi Skema Baru KUR Bagi Calon PMI

SHARE
DPP PERPEMINDO Apresiasi Skema Baru KUR Bagi Calon PMI

Keterangan Gambar : Kepala MP2MI dan Ketua Umum PERPEMINDO

mediaLABOUR.com Jakarta, Ketua Umum PERPEMINDO (Perkumpulan Pengusaha Pekerja Migran Indonesia) Teguh Riyanto, SH, sangat mengapresiasi dan mendukung hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pembiayaan  Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"KUR PMI ini adalah solusi dan fasilitasi bagi para CPMI yang ketika melaksanakan pelatihan dan kompetensi memang belum bisa  difasilitasi oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota karena belum siap anggaran yang dialokasikan," ujar Teguh.

Ketua Umum  Perpemindo berharap dengan hadirnya KUR PMI menjadi alternatif atau pilihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai solusi bagi PMI yang tidak mempunyai biaya sendiri untuk biaya Pelatihan dan kopetensi, bahwa KUR yang sekarang di Lounching oleh Kepala BP2MI  Bapak Benny Rhamdani sangat berbeda dengan KUR TKI yang sudah pernah berjalan.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Bapak Airlangga Hartarto menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai landasan para PMI untuk mendapatkan fasilitas KUR dengan bunga yang cukup rendah hanya 6%, yang harus kita dukung bersama-sama," tegasnya.

Pada kesempatan itu pula dijelaskan terkait adanya beberapa perbedaan pendapat terkait dengan KUR PMI. Ketua Umum Perpemindo menegaskan bahwa maksud dari kebijakan KUR sangat baik bagi PMI untuk menghindari peminjaman terhadap para rentenir dan ijon rente yang menetapkan bunga tinggi sangat merugikan PMI, sehingga kepala BP2MI mengambil langkah untuk meringankan beban para PMI yang selama ini terbebani hutang dengan bunga yang tinggi. 

"Pada kenyataan lapangan 98%  daerah belum bisa melaksanakan pasal 40 dan pasal 41 tidak dapat memfasilitasi pelatihan, kemudian apakah para PMI kita biarkan mencari pinjaman kesana kemari kepada rentenir, tentu tidak. Inilah salah satu langkah pak Benny dalam membela PMI dari Ujung rambut sampai ujung kaki" ungkapnya.

Di negara-negara tertentu seperti Taiwan, Hon Kong belum bisa melaksanakan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 9 tahun 2020. Kepala BP2MI membuat kebijakan suatu alternatif yang baik agar penempatan PMI tidak tertunda dimasa padmi Covid 19.

"KUR PMI salah satu jalan bagi CPMI semua yang akan bekerja ke luar negeri baik yang akan bekerja pada sektor pemberi kerja perseorangan atau pengguna berbadan hukum. KUR PMI bukan hanya untuk penempatan P to P tetapi penempatan G to G bisa menggunakan fasilitas KUR.

“Ketua Umum Perpemindo prinsip mendukung dan mendorong, apalagi KUR PMI ini langsung pihak PMI pinjam langsung kebank tidak perlu lagi melalui pihak ke tiga  yang membebani bunga lebih besar, “pungkasnya.