Home Media PMI / TKI Satgas Perlindungan PMI Gagalkan 11 CPMI Yang Akan di Tempatkan Di Timteng

Satgas Perlindungan PMI Gagalkan 11 CPMI Yang Akan di Tempatkan Di Timteng

SHARE
Satgas Perlindungan  PMI  Gagalkan 11 CPMI Yang Akan di Tempatkan Di Timteng

Keterangan Gambar : Satgas Perlindungan PMI Gagalkan 11 CPMI Yang Akan di Tempatkan Di Timteng

mediaLABOUR.com - Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural atau ilegal. Diketahui, 11 CPMI ini direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.

Dirjen Binapenta dan PKK (Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan) Kemnaker, Suhartono mengungkap hal ini diketahui saat Tim Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Binapenta dan PKK Kemnaker melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdana Kusuma, Makassar, Jakarta Timur.

Suhartono menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Tak hanya itu, lanjutnya, CPMI ini juga dijanjikan kemudahan dalam mengurusi proses keberangkatan.

Menanggapi kasus ini, Suhartono mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah. Terlebih, jika ada tawaran untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

"Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Suhartono menambahkan para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone Android, untuk mencari segala informasi terkait ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat soal adanya CPMI yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah.

"Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua," terang Ridho.

Ridho menjelaskan 11 CPMI yang akan dikirim tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan. Ia menilai hal ini membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan.

Ia pun menyebutkan 11 CPMI yang ditemui berasal dari berbagai daerah di Indonesia antara lain Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini telah melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

"Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga," kata Ridho.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna pun mengatakan pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. Ia mengatakan Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.

"Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut," jelas Yuli. (lagaligo87)